KPK Diminta Selidiki Dirjen Haji sebelum Anggito

kompas musafir
(Foto : MI/M.Irfan)
KOMISI Pemberantasan Korupsi diminta menyelidik kemungkinan keterlibatan pejabat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama sebelumnya menyusul mundurnya Anggito Abimanyu."Jika Anggito (Dirjen PHU) diduga terlibat pada 2013, dirjen sebelumnya, Slamet Riyanto, serta pejabat lain yang mungkin terkait pada penyelenggaraan haji 2012 juga harus diperiksa,” kata pemerhati haji dari Rabithah Haji Indonesia (RHI) Ade Marfuddin di Jakarta, kemarin.Menurut dia, Slamet dan para pejabat Kemenag sebelumnya diduga berkontribusi pada kasus penyelewengan dalam penyelenggaraan haji 2012 dan 2013 yang diungkap KPK baru-baru ini. Kasus itu pula yang telah menyeret Menteri Agama Suryadarma ALi sebagai tersangka. "RHI mendukung penuh KPK mengusut secara tuntas dan mengungkap berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan haji sekaligus menangkap para pelakunya dengan memberi hukuman maksimal atas perbuatan mereka yang melawan hukum dan menodai kesucian nilai-nilai agama," tegas Ade yang juga dosen UIN Jakarta.Lebih jauh,ia mendesak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 diamendemen karena dinilai tidak relevan dan sejalan dengan semangat reformasi penyelenggaraan haji.

Amendemen itu lebih fokus kepada agenda pemisahan secara jelas antara fungsi regulator dan eksekutor penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji tidak bisa lagi dilaksanakan ditjen, tetapi oleh institusi tersendiri yang independen dan profesional. Adapun fungsi regulator masih bisa dipegang kementerian," tandasnya.Secara terpisah, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khada? sepakat agar KPK memeriksa pejabat Kemenag sebelumnya termasuk anggota DPR. Di sisi lain, ia mengkritik kebijakan pemerintah dengan menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2014 sebesar 8,2% saja daripada sebelumnya. “Itu terlalu kecil, seharusnya bisa 10%-20% jika pemerintah mau mengadakan sistem lelang.

Sumber : MediaIndonesia

0 comments