Dua Pasangan Capres Beda Pandangan soal Subsidi BBM

kompas musafir
(Foto : MI/ Atet Dwi Pramadia)
Untuk mengantisipasi risiko krisis listrik beberapa tahun mendatang, kedua kubu capres punya solusi serupa.
PASANGAN capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla menjajaki penyediaan energi murah lewat percepatan konversi bahan bakar
minyak (BBM) ke gas. "Untuk menekan subsidi dan impor BBM, caranya dengan konversi minyak ke gas untuk transportasi dan pembangkit listrik. Tentu untuk memanfaatkan gas, perlu infrastruktur memadai karena pengelolaannya tidak sesederhana BBM,"jelas Tim Sukses Jokowi-JK Bidang Energi, Darmawan Prasodjo, dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Menurutnya, selisih harga BBM yang kini Rp10.500 per liter amat jauh dari harga gas yang hanya berkisar Rp4.000-Rp5.000 setara per liter. Dengan beralih ke gas, subsidi BBM lambat laun tidak lagi diperlukan. "Selama empat tahun mendatang, kami akan kurangi subsidi BBM secara bertahap," imbuh Darmawan.Ia tidak menampik, pada realitasnya, kini rencana konversi BBM ke BBG jalan di tempat. Selain pengadaan alat konerter, ada pula kendala dari para prinsipal, umpamanya kendaraan yang kelak dipasangi converter kit akan kehilangan garansi dari pihak produsen."Itu gampang saja. Perintahkan Ditjen Pajak untuk beri pajak 200% bagi para prinsipal yang tidak mau beri garansi dan converter kit. Tapi kalau mereka mau beri, kita kasih insentif pajak jadi 5%,paparnya.

Di samping gas, pihaknya pun berencana menggenjot konsumsi energi berbasis kelapa sawit untuk meredam impor solar. Dulu kita pernah konversi minyak tanah ke gas. Pada saat elpiji disediakan, minyak tanah dikurangi. Yang terjadi, rakyat mau pakai energi yang lebih murah," imbuhnya.Untuk tahun ini, pemerintah mengajukan revisi subsidi BBM menjadi Rp284,99 triliun dari plafon awal Rp210,74 triliun. Kebutuhan BBM nasional 1,4 juta ton barel per hari, sedangkan produksi hanya 850 ribu bph. Alhasil, sisanya ditutupi impor. Soal subsidi BBM, kubu capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa justru akan mempertahankannya. Walakin, akan ada pengaturan via instrumen pajak dan cukai untuk mengantisipasi bocornya subsidi ke orang-orang kaya. "Kami tidak akan naikkan harga, tapi akan kurangi subsidi BBM khususnya untuk orang kaya. Kalau subsidi dihapus dalam empat tahun, harga BBM premium justru jadi Rp10.750 atau hampir sama dengan pertamax," kata anggota Tim Sukses Prabowo-Hatta, Dradjad Wibowo, dalam forum diskusi serupa. Dengan mengutak-atik pajak dan cukai, imbuhnya, rakyat miskin tidak akan terbebani. Kalau pajak dan cukai kan spesifik, bisa orang tertentu yang dikenai. Subsidi tetap, jadi kenaikan harga hanya akan dirasakan orang kaya."

Krisis listrik
Soal ancaman krisis listrik yang menghadang Indonesia, khususnya Jawa, beberapa tahun mendatang, kedua kubu punya solusi senada. Baik tim Jokowi-JK maupun tim Prabowo-Hatta mengusung pemanfaatan energi alternatif sebagai sumber pembangkit listrik yang selama ini didominasi BBM. "Harga listrik per kWh kalau pembangkitnya pakai BBM Rp3.000, tapi kalau pakai gas bisa Rp700-Rp900 per kWh," papar Darmawan. Maka, pemanfaatan sumber pembangkit listrik dari gas, batu bara, air, ataupun geotermal perlu diintensifkan.Dradjad pun mengemukakan hal serupa. Jika sumber pembangkit listrik masih berbasis BBM, harganya akan mahal sehingga subsidi pemerintah pun besar. "Mau tidak mau harus diganti ke sumber yang lebih murah yaitu gas dan energi terbarukan lainnya," jelas Dradjad dalam diskusi yang sama di Jakarta.

Sumber : Mediaindonesia

0 comments