Fokus Group Diskusi Untuk Suku Kubu Dharmasraya

kompas musafir
Dharnasraya, KM – Sekitar lima puluh tahun bahkan lebih Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di sepanjang kawasan hutan kabupaten Dharmasraya kemarin (20/03), mulai dibicarakan perihal statusnya di kabupaten baru tersebut, hal ini memungkinkan kedepannya suku yang “dianggap” primitif ini akan mendapatkan layanan sebagaimana layaknya warga negara Indonesia, yang mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya, pembicaraan yang terangkum dalam FGD (Focus Group Diskusi) tersebut di fasilitasi oleh perkumpulan Peduli sebagai lembaga yang pertama kali melakukan kegiatan kepedulian terhadap SAD yang ada di kabupaten Dharmasraya.

FGD yang bertemakan “Keberlangsungan Hidup SAD di kabupaten Dharmasraya” ini diikuti oleh beberapa SKPD yang berada di Dharmasraya; Dinas kesehatan berikut bersama perangkat puskesmas Koto Besar, Dinas pendidikan, Dinas perkebunan dan kehutanan, Dinas kependudukan dan catatan sipil, serta perangkat wali Nagari (Desa) yang memiliki keterkaitan secara administrasi dengan wilayah hidup SAD yang ada di Dharmasraya, diantaranya wali nagari Banai (Kecamatan IX Koto) dan wali nagari Bonjol (Kecamatan Koto Besar), unsur lain yang ikut diundang adalah pihak PT.Inhutani IV.

Senada dengan tema diskusi, SAD di Dharmasraya sudah seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak termasuk dalam hal ini pemerintah daerah, hal itu disampaikan salah seorang fasilitator dari perkumpulan Peduli Pandong Spenra pada pembukaan acara,

“Tidak tercatatnya SAD sebagai bagian dari warga negara membuat kehidupan mereka akan semakin terjepit, untuk itu harus ada usaha yang melibatkan masyarakat dan pemerintah agar kelompok-kelompok SAD juga mendapatkan perlakuan sebagai warga negara yang syah”, jelas Pandong Spenra dalam pembukaan acara.

Diskusi yang berlangsung sekitar empat jam tersebut, berhasil mengumpulkan beberapa point ide yang nantinya akan ditindak lanjuti, ide kongkrit yang dikembangkan dari usulan dinas kependudukan dan catatan sipil yaitu, melakukan pendataan terhadap SAD yang ada di Dharmasraya, hal itu disampaikan oleh Rudy Aldrin selaku kepala bidang pendaftaran penduduk di dinas Capil,

“Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2010 kelompok SAD merupakan bagian dari kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar, terkait dengan pencatatan penduduk dalam BAB 1 ketentuan umum pasal 1 tersebut juga dijelaskan SKPTI (Surat Keteranga Pengganti Tanda Identitas) adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk sebagai salah satu syarat penerbitan kartu keluarga”, jelas Rudy. Ketika bagian tersebut dilaksanakan maka singkronisasinya dengan layanan kesehatan akan bisa dilaksanakan, sebab hal utama yang menjadi persoalan tentang kependudukan sudah terjawab, tambah Rudy.

0 comments