Mahasiswa Tuntut Polisi Pelanggar HAM di Dharmasraya diproses secara Hukum.

Meski peristiwa Aur Jaya telah terjadi sekitar dua bulan yang lalu, Mahasiswa yang tergabung dalam LIMAMIRA (LIngkar MAhasiswa MInang RAya) dan GEMARA (Gerakan Mahasiswa dharmasRAya) yang merupakan gabungan dari ketua-ketua BEM perguruan tinggi SUMBAR dengan jumlah sekitar 50 orang melakukan Unjuk rasa dalam bentuk Hearing dengan anggota DPRD Dharmasraya, dalam orasinya Mahasiswa menilai DPRD Dharmasraya terkesan mengabaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Aur Jaya.

Aksi yang digelar dari pukul delapan pagi tersebut dikawal ketat aparat kepolisian Dharmasraya, sekitar dua unit truck Dalmas berisikan aparat kepolisian dengan seragam anti huru hara lengkap tampak mengiring aksi unjuk rasa yang digelar 50 orang utusan mahasiswa dari masing-masing unit perguruan tinggi se-sumatera barat tersebut, dalam perjalanan menuju kantor DPRD Dharmasraya rombongan Mahasiswa juga membagikan selebaran kepada masyarakat yang ditemui disepanjang jalan, selebaran tersebut berisikan 4 tuntutan mahasiswa kepada DPRD Dharmasraya terkait pelanggaran HAM yang telah dilakukan Aparat kepolisian di Aur Jaya pada tanggal 25-27 November 2012 lalu, setibanya di halaman kantor DPRD Dharmasraya mahasiswa juga melakukan teatrikal, sambil memeragakan keganasan perlakukan aparat kepolisian di jorong Aur Jaya Sitiung V beberapa waktu lalu.

Empat tuntutan mahasiswa tersebut adalah : 1. Meminta DPRD Dharmasraya mengusut tuntas kasus aparat POLRI yang melakukan keseweang-wenangan terhadap masyarakat Aur Jaya, 2. Meminta DPRD Dharmasraya berperan aktif untuk benar-benar membantu masyarakat serta berpihak kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut seadil-adilnya, 3. DPRD Dharmasraya diharapkan ikut serta memulihkan kembali trauma yang mendalam yang terjadi di masyarakat Aur Jaya, sebagai bapak dari Rakyat, 4. Mengadili pelaku pelanggaran HAM.

Arif Gumensa selaku koordinator aksi dalam dengar pendapat di ruang rapat DPRD Dharmasraya mengatakan, bahwa aksi ini merupakan Hearing awal dimana mahasiswa yang hadir kali ini terdiri dari ketua-ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) tujuh perguruan tinggi se-sumatera barat, koordinator aksi mengatakan akan menurunkan 25 aliansi mahasiswa yang ada di sumbar dalam jumlah yang lebih banyak lagi, jika tuntutan mahasiswa diabaikan DPRD Dharmasraya.

Dialog yang dilakukan rombongan mahasiswa dengan 11 orang angota DPRD berlangsung alot, Chandra salah seorang peserta aksi menyampaikan bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat kepolisian di jorong Aur Jaya tersebut sangat menyalahi undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI. Tidak seharusnya Polisi bertindak tanpa mengikuti aturan undang-undang yang berlaku di negara ini, bahkan masyarakat yang tidak terlibat apapun dalam ilegal mining juga mendapat tekanan dan intimidasi dari aparat, jelas Chandra.

Hearing antar mahasiswa dengan anggota DPRD Dharmasraya tersebut membuahkan sebuah kontrak sosial diatas matrai 6000, dimana DPRD Dharmasraya akan memenuhi tuntutan mahasiswa, dan dalam satu bulan kedepan mahasiswa sudah bisa mengakses informasi perkembangan terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Penandatangan kontrak sosial tersebut disambut dengan tepuk tangan riuh dari dua kelompok mahasiswa (GEMARA dan LIMAMIRA).