DHARMASRAYA DALAM SIMPANG SIUR PEREKONOMIAN

kompas musafir
Barangkali kita setuju tak ada asap tanpa api, Bahwasanya segala persoalan yang terjadi di kabupaten Dharmasraya juga takkan terjadi tanpa sebab, dimulai semenjak pemekaran kabupetan Dharmasraya dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Satu persatu persoalan itu akan menjadi bom waktu dan menunggu saatnya untuk meledakkan diri.
Dharmasraya, dikatakan sebagian orang merupakan petro dollarnya Sumatera Barat, disana kekayaan alam melimpah dan menunggu waktu untuk diolah, seperti Batu bara, bijih besi, dan emas, dari segala bentuk kekayaan alam tersebut perkebunan juga berkembang dengan pesat, karet dan sawit menjadikan Rakyat Dharmasraya seakan tidak menghargai uang pecahan lima ratus rupiah.
Semenjak kabupaten Dharmasraya mandiri dalam pemekarannya persoalan ekonomi rakyat ini seolah luput dari perhatian pemerintah daerahnya. Hal itu terbukti dari tidak adanya kebijakan yang cukup persuasif dalam mengiring roda perekonomian rakyat Dharmasraya, dari sektor perekonomian yang sudah ada, perkebunan karet misalnya, semenjak kabupetan Dharmasraya berdiri tidak satupun petani karet yang merasa diayomi pemerintah ketika harga karet turun drastis di pasaran, demikian juga dengan harga tandan buah segar (TBS) sawit, padahal sebelum kabupaten Dharmasraya mekar kedua komoditi tersebut merupakan komoditi unggulan dalam sektor pertanian/perkebunan di Dharmasraya.
Tahun 2004 aparatur pemerintahan daerah Dharmasraya mencanangkan pembangunan irigasi disepanjang kawasan pengairan yang sudah ada, sekali lagi proyek besar ini sebenarnya tidak satupun menyentuh sektor utama pertanian rakyat kabupaten Dharmasraya yang sejatinya bertanam karet dan sawit, sementara itu proyek tersebut menelan uang negara dalam jumlah milyaran rupiah, hingga tahun 2012 proyek yang bernilai besar tersebutpun tidak termanfaatkan dengan maksimal.
Lain halnya dengan sektor pertambangan, dari galian batu bara yang dikandung Bumi Dharmasraya, tidak satupun keuntungan yang diraup dari bahan galian tersebut menyentuh pembangunan Dharmasraya, setidaknya hingga kini setoran dana yang diberikan pihak pengusaha tambang masih berbentuk dana Hibah 3000 perton dan tidak diatur dalam kebijakan daerah terkait pemungutan dana tersebut dan hingga kini jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung lima milyar lebih (Dharmasraya Ekspres/ selasa-03 Mei 2011), kemana perginya uang sebanyak itu, entahlah.
Selain dari tambang batu bara yang tidak membuahkan apa-apa terhadap pembangunan daerah Dharmasraya, pertambangan emas mulai menuai persoalan tersendiri, dari tahun 2001 tiga ratus orang lebih pekerja tambang emas “diimport” dari daerah pati Jawa Tengah, mereka menjadi pekerja bagi juragan lokal yang punya uang membuat mesin penyedot emas (dompeng) tersebut, bahkan untuk para pekerja ini tersedia pula angkutan bus khusus yang menjemput dan mengantarkan mereka kembali ke daerahnya, Bus Sari Mustika.
Dalam perkembangannya tambang emas pada akhirnya juga menjadi mata pencaharian pokok di beberapa daerah di Dharmasraya,  dari tahun ke tahun usaha rakyat yang satu ini selalu kucing-kucingan dengan aparat kepolisian yang bertugas di Dharmasraya, dan sudah menjadi rahasia umum pula beberapa oknum aparat kepolisian punya mesin penyedot emas ini.
Tahun 2011 Bupati Dharmasraya pernah membuat sebuah keputusan mustahil untuk dijadikan pegangan bagi penambang emas di Dharmasraya, yakni dijanjikannya mengeluarkan izin pertambangan rakyat (IPR), pada akhirnya izin yang diuber melalui media lokal dan daerah tersebut juga terbukti tidak menengahi persoalan legalitas penambang emas dengan aparat kepolisian, dimana warga masih juga diharuskan membayar upeti kepada oknum aparat, persoalan upeti ini memuncak dengan didatanginya rumah kediaman Bupati Dharmasraya Adi Gunawan, ratusan warga Sitiung malam itu mempertanyakan kesungguhan sikap Bupati terkait janji IPR yang pernah dilantunkannya kepada beberapa media lokal waktu itu dan sikap aparat tersebut.
Peristiwa yang menimpa perkampungan Sitiung V jorong Aur Jaya pada tanggal 24 November 2012 lalu merupakan turunan dari sikap yang tidak tegas Bupati Dharmasraya terhadap persoalan Pertambangan rakyat yang pernah di lantunkannya beberapa waktu lalu, sehingga rakyat Sitiung V tidak kondusif lagi mengatasi kelakuan aparat yang terkesan tebang pilih dalam memberantas tambang emas ilegal tersebut, alhasil rakyat yang tidak terlibat aktifitas penambangan emas juga menjadi korban kekerasan aparat kepolisian, dengan demikian sudah terjadi pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian terhadap warga yang jelas-jelas tidak terlibat dalam aktifitas penambangan emas ilegal tersebut.
Apakah aparatur pemerintahan daerah Dharmasraya peduli dengan luka yang dialami rakyat Sitiung V, belum tentu karena hingga jumat (30/11) kemaren Bupati masih menebar janji di hadapan rakyat Sitiung V yang sudah tidak berdaya, bahwa pemda akan menetapkan 4 langkah (rumus) dalam menyikapi tragedi yang sudah menoreh luka dan trauma di jorong Aur Jaya tersebut, janji tersebut adalah; satu, pertambangan emas akan ditiadakan. Dua, setiap warga yang terlibat akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tiga, setiap aparat yang terlibat dengan penambangan emas ilegal juga akan di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Empat, setiap warga yang tidak terlibat penambangan emas namun mendapat perlakuan yang tidak baik dari aparat kepolisian juga disediakan ruang advokasi untuk membela hak-haknya.
Sebagian ibu-ibu yang hadir dan mendengar janji Bupati ketika itu bergumam “masih juga kamu membuat janji”, hal itu cukup menjelaskan betapa kehadiran Bupati hanya menambah luka yang sedang dialami rakyat jorong Aur Jaya.
Begitu komplitnya persoalan perekonomian rakyat Dharmasraya, sehingga perlu kiranya kita berkeadilan juga dalam menatap berbagai persoalan yang menyangkut mata pencaharian rakyat. Bahwasanya tidak sepenuhnya rakyat Dharmasraya sejahtera dengan kekayaan alam yang dikandungnya, karena kekayaan alam yang terkandung tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, dan pemerintah daerah tidak pernah sungguh-sungguh terlibat dalam mengiring rakyat untuk kesejahteraan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki Bumi Dharmasraya.

0 comments