Selimut kapitalis dalam kebijakan pangan

kompas musafir
Membingungkan manakala pemerintah menetapkan kebijakan soal pangan, salah satu sisinya petani dituntut meningkatkan produksi hasil pertanian, namun disisi lain kebutuhan pokok untuk menumbuhkan tanaman seperti pupuk misalnya masih di bandrol dengan harga mahal, belum lagi soal harga pupuk bersubsisi yang dipermainkan pedagang pengencer, demikian juga pupuk oplosan yang berlabelkan pupuk bersubsisi, lalu pupuk bersubsidi yang di ganti kemasannya menjadi pupuk nonsubsidi oleh kapitalis kecil di perkampungan.
Menjawab tantangan kebutuhan pangan tidak cukup dibicarakan di meja bundar saja, hingga saat ini pedesaan tetap sebagai “pabrik” pembuat kebutuhan pokok jutaan penduduk Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional desa adalah yang terpenting, jadi patutlah kiranya negara bersungguh-sungguh dalam mensejahterakan kehidupan pedesaan agar kebutuhan pangan nasional itu tercukupi.
Kasus Mesuji yang terjadi di daerah Lampung, menunjukkan betapa tatanan kebijakan soal pertanian tidak memihak kepada rakyat sehingganya rakyat murka dan menghantam apa saja yang menghalangi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, masih banyak lagi kejadian serupa yang terjadi di seantero negeri tercinta ini, yang pada intinya menunjukkan kepada rakyat kapitalisme perusahaan berlindung dengan baik dalam kebijakan hukum negara.
Baru-baru ini di sebuah televisi swasta dibicarakan tentang kebijakan pangan, oleh menteri pertanian, tokoh politik dan pengusaha perkebunan. Mengejutkan, salah seorang pembicara dalam acara tersebut menyampaikan bahwa harga kebutuhan pokok yang kita Impor dari negara tetangga ditentukan oleh pengimpor, bukankah itu suatu keganjian mereka yang berjualan ke negara kita begitu saja mengangkangi kebijakan negara tentang Eksport Impor, atau beberapa dari kita telah di bayar sehingganya mereka bisa menetapkan harga sesuai yang mereka inginkan.
Tentunya tidak akan menjadi masalah, membayar sejumlah orang asalkan penjualan mereka tetap laris manis di negara yang pernah menjadi swasembada beras ini, itu baru soal kebijakan impor pangan, dalam soal perkebunan tidak akan mudah bagi rakyat untuk membuka sebuah lahan perkebunan baru, sebab hal itu akan berhadapan dengan syarat dan ketentuan yang ketat dari pemerintah dan juga dengan biaya yang banyak, tapi tidak demikian halnya dengan pihak swasta yang dengan mudah mendapatkan izin untuk menumbang hutan lalu menjadikannya areal perkebunan baru.
Secara langsung memanglah tidak ada kaitan antara pembukaan lahan baru oleh petani dengan kebijakan pangan yang dikeluarkan pemerintah, namun berdampak buruk terhadap perkembangan mental wiraswasta lokal yang hendak mengembangkan usaha di sektor pertanian, khususnya di bidang perkebunan pada kawasan yang lebih luas, kebijakan pemerintah tentang pembukaan lahan perkebunan baru seolah hanya mungkin dilakukan oleh pihak swasta asing atau perusahaan yang memiliki modal kuat.
Tentu saja pengusaha besar atau pemodal asing yang hendak membuka areal baru lebih menguntungkan bagi negara, yang pada akhir kenyataannya banyak pula standar operasional kebun yang diterapkan perusahaan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan, tidak itu saja kawasan yang dikelola perkebunan swasta dengan mengantongi izin HGU ada pula yang kucing-kucingan dengan pemerintah terkait luas areal yang mereka gunakan, dimana dalam hal ini merugikan negara pada soal pajak, para pemerhati lingkungan seperti LSM yang sering mendapati luas areal HGU yang di gunakan perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Sampai kapan kita akan menutup mata terhadap kecurangan itu, negara di rugikan dan pengusaha lokal sulit mengembangkan usaha di sektor pertanian khususnya di bidang perkebunan. Sebab kebijakan pangan sedang mengarah kepada yang lain.

0 comments