Suku Rimba Dan Pecinta Ketulusan

kompas musafir
(Courtesy image by fadli private colletion)
Menyikapi Kehidupan Orang Rimba (Suku Anak Dalam) sebagai bagian dari sebuah keutuhan sosial masyarakat, sepatutnya sama ketika kita menyikapi soal-soal pada masyarakat lain, demikian pula dalam memenuhi keadilan terhadap mereka, Suku Anak Dalam atau dikenal Orang rimba (berikutnya disebut Orang Rimba) pun harus mendapat perlakuan yang adil, lalu pada situasi lain negara seharusnya menunjukan pula keberpihakan mereka dalam mencerdaskan Orang Rimba ini, dalam tatanan pemerintahan daerah khususnya –sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat –  sekali lagi seyogianya Orang Rimba mendapat perlakuan yang sama.

Kabupaten Dharmasraya dalam waktu yang cukup lama sebelum ini, disisa-sisa Hutannya, telah pula menjadi tempat bernaung hidup bagi Orang Rimba ini, kawasan hutan yang menyempit membuat mereka terus berjalan mencari penghidupan baru, harapan baru, jauh dan jauh sehingga jauh pula dari perhatian pemerintah daerahnya, memperjuangkan nasib Marjinal yang sedang dilakoni orang rimba, sama mulianya dengan cita-cita pendiri bangsa ini, menjadi bangsa yang Merdeka seutuhnya, maka dari itu tidak ada pembenaran atas argumen atau kesepakatan yang menjurus kepada pembodohan terhadap Orang Rimba, baik itu dalam segi Administratif ataupun ke-Akademikan, seperti banyak yang kita temukan sekarang ini, orang rimba hanya menjadi objek yang bisa di perjual belikan atau manusia unik dan langka yang hendak punah, atau tenaga kerja murah yang bisa di sewakan kepada perusahaan-perusahaan yang sedang menguras perut Bumi Dharmasraya.

Agak sedikit rumit menemukan ketulusan atas apa yang di sepakati antara orang rimba dengan pemangku kepentingan tertentu, dalam kesepakatan dagang misalnya, orang rimba dikenal sebagai orang-orang yang tidak jujur, atau katakanlah suka menipu, tapi kita tidak boleh pula takut menetapkan bahwa sebagian besar kepunahan Satwa langka di kabupaten Dharmasraya adalah karena pembodohan disengaja yang dilakukan orang-orang  cerdas terhadap orang rimba itu, tiga ratus limapuluh ribu rupiah harga Trenggiling perkilonya, orang-orang cerdas dengan sengaja melakukan perburuan terhadap Satwa yang dilindungi itu dengan memanfaatkan kelihaian orang rimba dalam berburu, belum lagi terhadap satwa lindungan lainnya, seperti Harimau, Kijang, Rusa dan lain sebagainya. Apakah orang rimba punnya kesadaran Akademik/Administratif tentang Satwa-satwa yang dilindungi itu, jawabannya tidak, sebab bagi orang rimba satwa-satwa itu tidak lebih dari hewan buruan yang menjadi salah satu sumber karbohidrat bagi keberlangsungan hidup mereka, dan tidak butuh pembunuhan dalam jumlah banyak, dalam kisah yang seperti ini jelas tidak ada pertukaran kecerdasan antara orang rimba dengan mitra bisnisnya.


Mungkin tidak mudah pula melakukan pembenahan, agar kecerdasan dan keadilan itu seutuhnya juga menjadi milik orang rimba, sebagaimana yang dituangkan dalam batang tubuh Undang Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, aneka kepentingan berlaga menghalangi jalan kecerdasan, berikut keadilan versi negara, untuk sampai di pondok-pondok orang rimba. Sebagai keadilan misalnya, orang rimba tidak diberitakan pernah memenangkan sebuah perkara atas sangketa Hutan yang menjadi tulang punggung hidup mereka di Kabupaten baru ini, kalaupun ada itu hanya cerita heroik yang sedang hijrah mencari tempat, dan cerita kemenangan itu pun atas kerja keras perkumpulan pecinta ketulusan (Mungkin) dalam mempertahankan hak hidup orang rimba, sedang pihak pemangku kepentingan selalu punya ratusan ribu cara untuk memenangkan kembali perkara itu. Melakukan pembenahan kecerdasan dan keadilan untuk semua itu tidak boleh pesimis, segelap apapun jalan dalam memeratakan kecerdasan, keadilan versi negara ini, selalu saja ada orang-orang baik yang akan menjadi Utusan Tuhan dalam menengahi perseteruan kasta ini. Mulailah menentukan sikap dari sekarang.

Dalam Domainnya kabupaten Dharmasraya masih sangat remaja, dan sejarah sedang berlangsung, para pecinta ketulusan merekam kejadian ketidakadilan terhadap Orang Rimba, andaipun rekaman itu menjadi sulit berlaku dalam jubah Hukum tapi fakta nurani –Keadilan pemikiran yang sedang diketuai Hakim hati– berbicara lantang dalam sunyi jenak, ketika palu keputusan dipukul tercipta keputusan sakral yang kemudian bertransformasi kedalam sebuah tipologi “telah terjadi KEBIADABAN terhadap orang-orang rimba itu yang dilakukan oleh si bla..bla..” demikian yang diputuskan Hakim terhadap perkara yang baru saja diselesaikannya. Nasib Orang Rimba mungkin tidak selesai ketika itu, tapi kecerdasan dan keadilan akan menguap menjadi tetes-tetes embun yang menyirami rumput kering, tidak lagi dalam versi negara tentunya kecerdasan dan keadilan itu, tapi lebih dekat dalam versi rumput yang sedang menyerap nasib-nasib Orang Rimba itu, lalu siapa pecinta ketulusan itu, merekalah pangeran-pangeran muda yang sedang bersiap menggantikan kekuasaan Raja lalim dengan cara mereka sendiri. Apakah Indonesia akan menjadi Angker setelah itu, ambigu tentunya tapi yang jelas keputusan itupun ada ditangan para putra/i mahkota itu sendiri

0 comments