Hutan kami ingin Berlindung

Masyarakat desa tidak pernah melihat suatu hamparan pepohonan disekitar pemukiman mereka sebagai suatu hal yang berdiri sendiri, tetapi mereka melihat hal tersebut sebagai bagian dari sistem kehidupan yang memiliki kompleksitas permasalahan luas dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Pohon tidak mungkin dideskripsikan secara sempurna tanpa memerhatikan keberadaan lahan, status lahan, tanaman pertanian, serta sistem peternakan masyarakat.
Bagi masyarakat desa yang tinggal disekitar kawasan hutan, pandangan mereka terhadap hutan tidak dalam satu garis linear, mereka memandang hutan sebagai sumber ekonomi keluarga, sumber pengadaan bahan pangan, sumber bahan obat-obatan, memelihara lingkungan yang sejuk, melestarikan sumber mata air, dan sebagai tempat ritual kebudayaan masyarakat lokal. Tanpa intervensi teknologi luar dan pasokan informasi yang membawa misi "Kapitalism", dan dikaitkan dengan pemahaman dasar masyarakat tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa hutan akan lestari di tangan masyarakat yang bijak terhadap alam tersebut. Namun demikian, kenyataan berkata lain, bahwa sejak awal abad 20 hutan di dunia mengalami perubahan fungsi yang sangat drastis dan spektakuler, dimana hutan alam dirubah menjadi hutan tanaman, bahkan hutan alam banyak yang menjadi lahan kosong dan gundul, sama spektakulernya dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada abad 20 ini yang tidak hanya membawa kemakmuran masyarakat tetapi sekaigus membawa banyak malapetaka dalam pemanfaatannya. Pengolahan hutan selama ini memang menghasilkan dua muka yang saling bertentangan - kemakmuran negara dan kehancuran masyarakat sekaligus sumberdayanya. Sesungguhnya kita memerlukan satu paket ilmu, politik dan kebijakan yang memperkecil peluang pertentangan tersebut.

Politik pembangunan pedesaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari wacana "dua muka" tersebut. Pemerintah yang sering mengatasnamakan negara, dalam banyak hal selalu bertindak untuk melakukan upaya-upaya perbaikan nasib rakyat miskin, tentu dengan dana yang besar. Di lain pihak, masih juga dilakukan oleh pemerintah itu sendiri bahwa hak guna usaha atas tanah sebagian besar diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, usaha swasta, pedagang besar, politisi, dan elit-elit desa, artinya bahwa pada saat yang sama pemerintah tidak cukup memiliki instrumen kebijakan yang menjamin hak rakyat atas tanah untuk usahatani da usaha lainnya. Kemiskinan struktural yang dialami oleh masyarakat desa hanya dapat dipecahkan jika asset hak atas tanah mereka miliki, sama kesempatannya dengan hak guna usaha yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. Kita harus membaca situasi seperti ini sebagai keadaan "sesat pikir" yang berlarut-larut dari kita semua. Contoh ekstrim yang menarik untuk diketengahkan adalah konflik lahan hutan. Sebagian besar lahan hutan dikuasai oleh negara yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataanya , hutan tersebut dimiliki oleh pemerintah dan rakyat tidak punya hak sama sekali terhadap kawasan hutan yang diklaim sebagai milik pemerintah tersebut. Tetapi, benarkah semua hubungan "dua muka" diatas dapat diperkecil pertentangannya?
kompas musafir

0 comments